Philippines

Seorang pejabat pemerintah menyatakan:

The government has embarked on a computerization program for fast-track

development and implementation of information systems for government frontline

services such as civil, vehicle, land registration, licensing, health and other social

services. Electronic governance is a goal intended to be achieved by the creation of

RPWEB by virtue of Administrative Order. No. 332, requiring the interconnection of

all government offices and units, continues to be implemented. The Bureau of

Internal Revenue is almost fully computerized, while other agencies such as the

Bureau of Customs are gearing up as well for computerization. Computerization of

these agencies is expected not only to increase efficiency in service, but more

importantly, to enhance revenues and reduce graft and corruption.

Penjelasan di atas mendapat tanggapan dari kalangan bisnis sebagai berikut:

Having efficient government systems in the Philippines has seemingly become an

impossible dream. Slow processing of papers, red tape and disorganized process are

just a few of the so many realities that turn off foreign and local investors. Will the

new e-commerce system called B2G heal these maladies in the government?

Seorang akademisi dengan netral menyatakan:

At present, there are already existing government systems that service some of the

needs of the business community. Most of them have already created presence on the

Internet they already have Web sites. Although the services are still limited, there are

already provisions of additional services in the future.

E-government di Philippines masih dalam tahap mencari format, tidak berbeda

kondisinya dengan Indonesia dan Thailand. Meski sudah banyak upaya yang dilakukan

untuk mengembangkan aplikasi Internet termasuk e-commerce dan e-government namun

Pemerintah di kedua negara ini belum membuat kebijakan nasional yang dijadikan acuan

bagi pengembangan e-government.

Korea

Upaya komputerisasi instansi pemerintah sudah cukup lama dikerjakan oleh Korea,

namun baru pada tahun 1998 Ministry of Government Administration and Home Affairs

(MOGAHA) menetapkan visi dan strategi e-government. Sebagaimana dinyatakan oleh

pemerintah sebagai berikut:

We aim to make a knowledge-based government which delivers high quality service

and does best work through IT based office innovation. Thus government will : (1)

Deliver one-stop service to every citizen any time, anywhere; (2) Do better work than

the private sector; and (3) Be transparent and customer-friendly.

Visi ini selanjutnya diikuti dengan strategi pengembangan yang meliputi tiga tahap:

The first stage (1998-1999) is the arrangement period for an electronic government:

• Connecting government departments and administrations with the intranet

• Undertaking pilot projects

• Sharing key public data, etc

---

Faktor Sukses Implementasi E-Govt.doc

Page 6 of 14

The second stage (2000-2001) is the construction period for integrated information:

• Connecting central and local governments with a network

• Exchanging electronic documents among the central and local governments

• Giving the public servants e-mail addresses, etc.

The third stage (2002) is the operation period of the electronic government:

• Exchanging electronic documents between the public sector and the private sector

• Constructing open and transparent governments

• Supporting CEO to make policy, etc.

Kunci sukses implementasi e-govt di Korea, selain adanya komimen dari pemimpin

nasional, juga adanya kejelasan visi, strategi, dan sasaran yang ingin dicapai. Selain itu

keterbukaan dan kemauan untuk merubah tata kerja pemerintah yang disertai koordinasi

antar instansi pemerintah juga mendukung suksesnya implementasi e-govt.

Kemajuan di Dalam Negeri

Sementara di pemerintah pusat kita masih mencari bentuk dan berkutat dengan masalah

koordinasi dan penyamaan persepsi, beberapa pemerintah kabupaten dan kota telah

berinisiatif membangun portal dan menyatakan telah mulai menerapkan e-government di

lingkungan pemda masing - masing. Salah satunya adalah pemerintah daerah kabupaten

Takalar. Bila disimak dari tampilan yang ada, e-govt di pemda Takalar ini dimaksudkan

untuk pelayanan publik satu atap seperti pembuatan SIM, KTP, IMB, Akta Catatan Sipil

dan lain – lain yang nota bene merupakan hak warga negara untuk memperoleh dan

memilikinya. Setidaknya hingga saat ini belum ada survei yang menunjukkan apakah “e-

govt” yang dibangun beberapa pemerintah daerah tersebut sudah memenuhi kebutuhan

dan dapat berjalan sesuai dengan keinginan sebagaimana ketika direncanakan.